SUKABUMI – Ketua DPC Petisi Brawijaya Nasional mengingatkan bahwa pelanggaran politik uang sering terjadi selama masa tenang kampanye menjelang hari pemungutan suara pada pilkada 2024.
“Akan diantisipasi, dari gelaran Pilkada sebelumnya, pelanggaran politik uang ini sering terjadi di masa tenang sebelum hari H pemungutan suara,” kata Dian Iskandar kepada awak media, Selasa (26/11/2024).
Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar sama-sama mengawasi jalannya Pilkada. Mengingat H-1 sering terjadi yang dinamakan Serangan Fajar (Money Politic).
“Kami siap mengawasi, dan kami juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalan nya pilkada. Apalagi menjelang hari H pencoblosan, yang dikenal dengan istilah serangan fajar,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, Masyarakat harus memahami bahwa tindakan serangan fajar atau politik uang bisa dikenakan sanksi.
“Mulai dari sanksi pidana penjara hingga denda puluhan juta rupiah seperti merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” paparnya.
Ia berharap, pada Pilkada ini dapat berjalan dengan baik, aman, Lancar sukses tanpa adanya gangguan dari berbagai oknum yang ingin mengacaukan jalannya Pilkada.
” Beda pilihan boleh, sillaturahmi tidak boleh putus,” pungkasnya.
(Juli)