Implikasi dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sukabumi
Salah satu tantangan paling mendasar dalam upaya memberantas korupsi adalah adanya budaya korupsi itu sendiri. Di Kabupaten Sukabumi, seperti di banyak daerah lainnya, tindakan korupsi sering kali dianggap sebagai hal yang biasa. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana siklus individu yang tidak terlibat dalam praktik korupsi menjadi minoritas dan bahkan sering mendapat stigma negatif.
Sistem hukum di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi, sering kali dianggap lemah dalam menangani kasus-kasus korupsi. Banyak kasus korupsi tidak terungkap akibat kurangnya bukti atau ketidakmampuan untuk membawa pelaku ke meja hijau. Ketidakpastian ini mendorong aktivitas korupsi untuk terus berlanjut.
Baru-baru ini, muncul dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Sukabumi. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di kedua instansi tersebut.
Berita tentang isu ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menerima pelimpahan tahap dua dari Satreskrim Tipikor Polres Sukabumi. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Sukabumi, Agus Yuliana Indra Santoso, mengkonfirmasi kepada CyberJabar melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu (17/5/2025), bahwa terdapat tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin sutra di Disdagin. Tersangka pertama berinisial A.R yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri, disusul oleh tersangka kedua P.S, seorang ASN Muda, dan tersangka ketiga A.S, direktur utama perusahaan CV C.K.
“Ketiga tersangka berkolusi, Modus yang mereka gunakan meliputi mark-up, penyusunan spesifikasi, pengesahan kontrak, serta verifikasi administratif dan teknis dokumen pengadaan yang fiktif,” ujarnya.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat praktik korupsi ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 980 juta.
Implikasi dari korupsi di Kabupaten Sukabumi memiliki dampak yang luas, mencakup dampak sosial dan ekonomi. Korupsi menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor lingkungan. Tanpa adanya kebijakan yang transparan, risiko lingkungan menjadi meningkat dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sering kali, banyak proyek yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan celah untuk praktik koruptif. Di sinilah peran media massa dan teknologi informasi menjadi sangat krusial. Dengan adanya laporan yang transparan dan akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
Di Kabupaten Sukabumi, upaya pemberantasan korupsi menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam beberapa sektor pemerintahan. Masyarakat seringkali terjebak dalam keputusan-keputusan yang merugikan akibat praktik suap dan kolusi.
Selain itu, budaya patronase yang masih kental di masyarakat juga berkontribusi pada kesulitan dalam mengubah perilaku koruptif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan publik tentang bagaimana melaporkan kasus-kasus korupsi serta memberikan pemahaman tentang dampak negatifnya sangat penting. Selain itu, kesadaran yang lebih besar dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, bahwa korupsi bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.
Sesuai dengan laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai salah satu daerah dengan kasus korupsi tertinggi, terutama dalam kategori perizinan dan lingkungan.
Upaya pemberantasan korupsi yang efektif menciptakan peningkatan kepercayaan publik, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan korupsi ditindak tegas, mereka cenderung lebih percaya pada integritas pejabat publik.
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam usaha pemberantasan korupsi di Kabupaten Sukabumi. Kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang transparan dan akuntabel juga dapat memperkuat upaya tersebut dan menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih baik.
Terlepas dari semua tantangan dan implikasi yang ada, perjalanan pemberantasan korupsi di Kabupaten Sukabumi harus terus berlanjut. Kesadaran kolektif untuk melawan praktik korupsi harus ditumbuhkan dan dijadikan bagian dari kultur masyarakat.
!!!
Pentingnya kesadaran dan tindakan nyata untuk memberantas korupsi tidak bisa diremehkan, demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua warga Kabupaten Sukabumi.
Fadilah