CIANJUR – Kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur pembelian BBM subsidi di SPBU dengan sistem barcode mendapat pro dan kontra di kalangan konsumen.
Salah satunya protes ini datang dari warga Cianjur. Mereka mengeluhkan sistem barcode karena yang tidak mempunyai barcode terpaksa tidak bisa membeli BBM subsidi.
Seperti halnya yang terjadi di SPBU jalan Baru Kuda Kabupaten Cianjur, saat dikonfirmasi awak media pada selasa (03/09/2024) masukan beragam pun terucap dari para konsumen.
Irfan salah satu operator di SPBU tersebut mengatakan per tanggal 1 September 2024 sudah diterapkan sistem Barcode.
” untuk yang tidak punya barcode ya tidak bisa mengisi BBM! ya konsumen harus berinisiatif terdaftar dulu, atau meregister terdaftar bikin barcode, bisa di SPBU bisa mau pribadi, daftar online pun bisa. sudah ada linknya konsumen tinggal daftar saja sendiri dengan persyaratannya STNK sama KTP,” ujarnya.
” tapi kurang efektif ya banyak masyarakat kecil yang susah kayak seperti angkot ya! mobilnya sudah lapuk sudah tua di makan usia susah bikin barcode-nya,”ucapnya.
Selain itu kata Irfan, sekarang ini untuk membuat barcode juga menjadi sulit karena harus pakai BPKB.
“di SPBU terjadi penumpukannya karena belum meregisterkan barcodenya bisa mengisi harus daftar dulu sudah daftar dulu terus tidak keluar barcode-nya, sekarang daftarnya susah harus ada foto BPKB sedangkan mobilkan kebanyakan bpkb-nya yang masih di bank! yang masih di leasing soalnya harus ada foto BPKB kalau daftar tidak keluar itu kendala di lapangan”.imbuhnya.
Ahmad salah satu supir angkot jurusan Ciranjang Cianjur pun memaparkan, “kalau menurut saya sih itu kan aturan dari pemerintah ya kalau mau ke depannya itu jangan dipersulit gitu! soalnyakan barcode itu kalau lupa tidak kebawa kita tidak bisa mengisi BBM, sedangkan setoran harus tetap bayar ke pemilik angkot ini, belum lagi pas ngantri di SPBU nantinya terbuang waktu saya untuk mengejar sewa,” kata Ahmad.
Terpisah Yuli yang baru ingin meregister barcode pun mengatakan kepada awak media,” kalau menurut saya jadi agak lambat, jadi lambat itu karena lama mengantri! sudah mah jadi susah gitu ya. Terus kalau misalkan yang orang awamkan susah juga gitu, apalagi kalau misalkan kayak orang awam yang tidak mempunyai hp android gimana? Jadi saya harus punya HP Android. kan rata-rata kalau orang-orang awam itu tidak punya HP Android gitu tapi pemerintah menurut saya kelihatannya belum efektif gitu, bahkan tidak efektif jangan lihat ke orang atasnya saja gitu, orang-orang awam juga harus di perhatikan untuk pembuatan barcodeny,”tutupnya.( Btunk )
baca juga: Polda Metro Tangkap Penipu Jual Beli Tanah di Bogor yang Merugikan Sekitar Rp565 Juta